ruangklenik.com – Kunto Aji, penyanyi dan penulis lagu, mengungkapkan pandangannya mengenai tanggung jawab anggota DPR, khususnya yang berasal dari kalangan selebritas. Ia menegaskan bahwa status artis tidak seharusnya diartikan sebagai alasan untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Pernyataan ini disampaikannya dalam acara Seni Melawan Tirani di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada 1 September 2025, di mana Aji juga menyoroti pentingnya akuntabilitas publik dari para pemimpin yang terpilih.
Tanggung Jawab Anggota DPR
Kunto Aji menganggap bahwa setiap orang yang menjadi anggota dewan harus siap menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. ‘Ya konsekuensi. Dengan apa yang mereka perbuat, mau itu artis mau itu siapa, sama aja sebenarnya. Udah jadi anggota dewan ya jadi anggota dewan,’ ujarnya.
Sikap kritis ini muncul setelah beberapa anggota DPR dari kalangan selebritas, seperti Nafa Urbach dan Eko Patrio, mengalami penonaktifan. Hal ini menunjukkan tuntutan masyarakat yang semakin besar akan akuntabilitas dari para pemimpin mereka.
Aji juga berpendapat bahwa partai politik perlu lebih aktif dalam menyikapi masalah-masalah ini. ‘Tuntutan kita untuk diganti, dicopot, kalau bisa ya mungkin dari partainya harus inisiatif dan pembenahan,’ tambahnya.
Masyarakat Melawan Kelompok Anarkis
Kunto Aji juga Menyampaikan pendapatnya mengenai aksi demo yang kian meningkat. Dia melihat masyarakat kini tidak hanya menyuarakan aspirasi, tetapi juga berusaha menjaga ketertiban wilayah dari kelompok-kelompok yang menciptakan kerusuhan.
‘Cukup percaya gitu seperti kejadian di Bekasi, masyarakat murni, masyarakat lokal, menghalau kelompok-kelompok massa yang tidak tahu datangnya dari mana,’ ungkapnya.
Melihat kejadian di Bekasi dan Pondok Gede, Kunto Aji menegaskan bahwa kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan mereka tetap terjaga.
Keresahan Sosial dan Politik
Kunto Aji juga tak ragu untuk membicarakan keresahan yang dirasakannya terhadap keadaan sosial dan politik saat ini. Dia merasakan bahwa banyak pejabat berbicara tanpa mempertimbangkan dampak dari ucapan mereka, yang semakin membuat masyarakat gerah.
‘Keresahannya sudah menggunung sih istilahnya. Kita semua sudah merasakanlah selama bertahun-tahun ini, seperti yang saya sempat bilang tadi di sana bahwa pejabat-pejabat itu bisa ngomong apapun dan tanpa konsekuensi yang mereka hadapi,’ jelasnya.
Merespons situasi ini, Aji menyebut bahwa frustrasi masyarakat telah memicu suara keras di publik, terutama sejak aksi demonstrasi yang terjadi pada 25 Agustus lalu.
