ruangklenik.com – Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan, pada malam 7 Agustus 2025.
Saat ini, Abdul Azis sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulawesi Selatan setelah diinterogasi oleh tim KPK.
Penangkapan dan Proses Awal
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menjelaskan bahwa proses penangkapan berlangsung setelah Abdul Azis menyelesaikan agenda di Rakernas. ‘Sudah semalam dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel,’ ujarnya.
Dalam konfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa Abdul Azis akan segera dibawa ke Gedung Merah Putih di Jakarta. ‘Benar, yang bersangkutan (Abdul Azis) sudah diamankan oleh tim KPK,’ kata Budi.
Fitroh melanjutkan, Abdul Azis diperkirakan akan tiba di Jakarta pada pukul 15.00 WIB untuk meneruskan proses hukum yang lebih lanjut.
Operasi Tangkap Tangan (OTT)
Penangkapan Abdul Azis ini terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang berhubungan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan rumah sakit. ‘Terkait dengan perkaranya, terkait dengan DAK pembangunan rumah sakit, dana DAK pembangunan RS. Peningkatan kualitas atau status RS,’ jelas Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
Selain Bupati Kolaka Timur, KPK juga mengamankan enam orang lainnya dalam OTT yang berlangsung di tiga lokasi, yaitu Sulawesi Tenggara, Jakarta, dan Sulawesi Selatan. Asep menerangkan bahwa tiga orang ditangkap di Jakarta, sementara empat orang lainnya diamankan di Sulawesi Tenggara.
Saat ini, total ada tujuh orang yang telah ditangkap, dan KPK masih menunggu kabar dari tim di Sulawesi Selatan mengenai perkembangan lebih lanjut.
Dampak Penangkapan
Penangkapan Bupati Kolaka Timur ini mengundang perhatian luas, terutama di kalangan masyarakat dan politisi. Banyak yang menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi di daerah dan bagaimana situasi ini dapat memengaruhi kepemimpinan di tingkat lokal.
Kasus ini juga menambah daftar panjang pejabat daerah yang terlibat dalam korupsi, menarik perhatian terhadap efektivitas lembaga seperti KPK dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum.
Pekan depan, penangkapan ini diprediksi akan menjadi salah satu topik utama dalam perbincangan publik, serta diharapkan dapat memicu diskusi lebih mendalam mengenai integritas dalam pemerintahan.
